Tags

, , , , ,


Tahukah kita seberapa luas wilayah Indonesia ini..? Mmm… kalau terlalu luas, kita kecilkan, bagaimana dengan luas wilayah kabupaten atau kota tempat kita tinggal..? Seandainya saya diminta menjawab, saya sendiri tidak tahu berapa luas wilayah Kota Bogor dimana saya tinggal saat ini. Jika saya kemudian dapatkan angkanya, melalui versi resmi Pemerintah Kota sekalipun, saya masih belum percaya itu adalah angka sebenarnya. Mengapa demikian..?

Dari pengalaman saat membangun data spasial dibeberapa daerah, saya mengalami beragam masalah dengan angka luas wilayah ini. Di satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat misalnya, angka luas yang saya dapatkan melalui data dijital peta rupabumi Indonesia sekala 1:25.000, hasilnya sangat berbeda dengan angka luas yang diakui selama ini oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini menimbulkan diskusi menarik dan panjang saat presentasi hasil akhir pemetaan tersebut karena adanya perbedaan angka yang menimbulkan pertanyaan beberapa hadirin.

Walaupun peta rupabumi Indonesia bukanlah peta acuan batas wilayah administrasi, tetapi saya saat itu masih berkeyakinan bahwa inilah data terakurat yang ada dibandingkan peta batas wilayah yang banyak terpampang di dinding kantor pemda setempat. Yang terpampang di dinding tersebut lebih layak disebut sebagai lukisan, karena memang tidak tampil layaknya sebuah peta standar. Angka yang “diyakini” oleh pemda selama ini bisa berasal dari berbagai sumber. Salah satu kemungkinan adalah dari perhitungan luas sebuah peta batas administrasi yang tercetak (atau tergambar?) diselembar kertas, dimana penghitungan mengunakan planimeter. Tidak ada yang salah dengan metodanya, tetapi yang harus diperhatikan kemudian adalah sumber peta dan tingkat kesalahan dalam perhitungan tadi.

Gambar batas administrasi yang terdapat pada lembar kertas tadi harus diperhatikan keterbatasannya, yang kemudian terkait dengan tingkat (akumulasi) kesalahan yang dapat terjadi. Hal-hal yang dapat diperhatikan diantaranya:

  • Kualitas kertas, jika gambar yang ada adalah hasil photo copy maka kertas dapat berubah bentuk disebabkan oleh panas atau kelembaban udara, letak yang tidak tepat saat menggandakan, ataupun pengaruh optic mesin walaupun perbesaran (zoom) diset 100% alias tidak ada perubahan besar.
  • Garis batas administrasi yang tertera/tercetak, dalam hal ini antara lain adalah ketebalannya. Saat menggunakan planimeter maka jarum alat yang mengikuti garis tersebut dapat mengikuti batas luar atau dalam garis, dan keduanya menimbulkan angka berbeda. Belum lagi ketelitian dalam mengikuti liku dari garis tersebut, terutama untuk daerah berbukit atau gunung. Hal ini juga dapat terjadi saat mendijitalkan data, dimana “perjalanan” petunjuk titik dari alat dijitasi sangat berpengaruh pada tingkat ketelitian.

Tingkat ketelitian dalam pembangunan data spasial dapat ditingkatkan dengan berbagai metoda pelaksanaan yang, pada umumnya, kita ketahui dan telah lakukan.

Kembali ke masalah perbedaan angka luasan. Ternyata, sekalipun data batas asministrasi telah dibangun dengan peralatan canggih, dimana digunakan data dijital dari sumber yang dapat dipercaya dan menggunakan perangkat lunak pengolah data yang bagus, tetap saja angkanya tidak dapat diterima oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini pemda, karena adanya perbedaan dengan angka yang telah ada selama ini.

Alasan utama adalah perubahan angka luasan dapat mengubah banyak kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan. Kebijakan ini memang terkait dengan data luas, seperti luas daerah hutan, luas sawah atau daerah pertanian, luas perkebunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan semua ini terkait erat dengan anggaran yang telah ditetapkan atau tengah dimanfaatkan atau yang tengah direncanakan. Lagipula angka luas wilayah harus masuk dalam Perda (Peraturan Daerah) dan ini adalah proses yang rumit.

Pengalaman saya pada tiga daerah berbeda, yaitu kabupaten di Jawa Barat, kabupaten di Sulawesi Barat, dan kabupaten di Jawa Timur, selalu mendapatkan angka luasan yang berbeda dengan yang telah di-perda-kan. Dan akhirnya adalah angka yang saya dapatkan hanya merupakan “wacana” bagi pemda, dengan penjelasan angka tersebut adalah hasil dari kajian keilmuan geografi yang memanfaatkan Sistem Informasi Geografis yang canggih itu…

Mmm… terbersit selintas, bahwa luas wilayah dengan “batas yang sangat teliti” pun masih akan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Mengapa..?

Dalam perhitungan luas dalam keruangan harus juga memerhatikan luas dari “bentuk permukaan wilayah” (morfologi) yang dihitung, apakah pendekatannya dalam dua-dimensi atau tiga-dimensi.

Batas Wilayah dalam 3D dan 2D

Ilustrasi batas wilayah dalam 3D dan 2D

Untuk daerah yang bergunung tentunya perhitungan luas harus memerhatikan bentuk tiga-dimensi. Contoh dari daerah seperti ini adalah kabupaten Bogor yang mempunyai Gunung Salak dan Gunung Pangrango, kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah Gunung Rinjani, dan kabupaten Banyuwangi yang sebagian wilayah utaranya adalah Gunung Ijen.

Sementara itu daerah yang relatif rata dapat dilakukan pendekatan dua-dimensi saja. Contoh daerah seperti ini adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Kutai Timur.

Bener gak ya pendekatan ini…?

Dengan pendekatan perhitungan yang berbeda ini, janganlah heran jika luasan wilayah se-Indonesia dijumlahkan semua maka luasnya akan lebih dari luas daratan Indonesia yang saat ini diakui ada…

: )