Tags

, , , ,


petakabluwu

Peta Kab Luwu

Pemekaran wilayah sudah menjadi jamak terjadi sejak banyak perubahan dan penambahan perundangan di negeri ini. Semua terjadi di hampir seluruh negeri dengan mengatasnamakan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berawal dari status Facebook mas Anang YB 12 September 2011 yang menampilkan satu peta wilayah Kabupaten. Peta yang sangat menarik bagi saya.

Menariknya adalah satu wilayah “Tingkat II” yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi ter;etak di dua lokasi terpisah. Terpisah..? Ya, ada dua lokasi yang terpisah.

Wilayah ini adalah Kabupaten Luwu, di bagian pantai Timur Sulawesi, yang meghadap ke teluk Bone. Kabupaten ini adalah kabupaten yang mempunyai ibukota di Palopo. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kota Palopo berganti status menjadi Kota Palopo, berdasarkan UU No.11 Tahun 2002 (April 2002).

Lokasi Kota Palopo adalah di tengah wilayah Kabupaten Luwu, tepatnya, memisahkan antara Kabupaten Luwu bagian Utara dan Selatan.

Dari situs web Kabupaten Luwu dapat kita baca: Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo; yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo.

Sebagai orang awam politik dan nggak ngerti dalam beraktivitas “demi kesejahteraan rakyat”, saya melihatnya ini sesuatu yang antik.

Yang terpikir di saya adalah keefektifan dalam pengelolaan wilayah, misalnya berdasarkan pertimbangan aksesibilitas. Mempunyai wilayah terpisah oleh “wilayah orang lain” maka akan diperlukan tenaga ekstra untuk mengelolanya. Peraturan tidak mungkin selalu sinkron antardaerah tetangga, dan ini akan menjadi kendala utama mungkin tidak sekarang tetapi suatu saat.

Jika salah satu daerah dari dua lokasi yang terpisah tersebut menghasilkan sesuatu (hasil tambang atau hortikultura, misalnya) yang sangat berarti, dan hanya bisa dipasarkan melalui wilayah “seberang”-nya maka harus melewati wilayah tetangga. Akan ada kendala infrastruktur saat mana komoditas tersebut akan melintas dengan mulus. Infrastruktur disini bisa berupa fisik seperti jalan raya maupun nonfisik (peraturan daerah).

Belum lagi jika penduduk di wilayah “satunya” akan ke ibukota, harus menyeberang “negara lain”… hehe…

Mmm… ini tentunya hanya pemikiran saya yang tidak mengenal lebih jauh wilayah tersebut. Tetapi jika pada kenyataanya semuanya “baik-baik saja” ya… syukurlah.

Hanya kemudian yang antik adalah bentuk peta wilayahnya, dimana ada bagian yang terpisah (atau terpenggal..?) bukan oleh perairan (layaknya yang berwilayah kepulauan) tetapi oleh daratan…

: )